Perdagangan terutama transnasional. Pusat mempunyai opsi untuk mengelola industri yang tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan
Pengumuman legal pemerintah dari golongan kerja AVGC (Animasi, Visual, Game, dan Komik) minggu lalu menggarisbawahi janji sentra tersebut kepada industri yang sedang berkembang ini dan potensinya untuk menarik investasi, menjadikan pendapatan, dan menjadikan lapangan kerja. Tapi, satgas harus menganalisa beberapa berita menarik berhubungan kapasitas legislatif, terpenting dalam konteks peraturan game, dan lebih-lebih keterampilan game online.
Sulit aturan permainan benar-benar penting, karena motif utama dari tiga keputusan Pengadilan Tinggi baru-baru ini (Madras, Kerala dan Karnataka) merupakan ketidakmampuan pemerintah negara komponen untuk mengatur permainan keterampilan (remi, fantasi, poker, bridge, pacuan kuda), catur , dsb.) diklasifikasikan berdasarkan Pasal 34 Konstitusi (Permainan) Daftar II (Daftar Negara Bagian) Daftar 7 (Pemisahan Kekuasaan Legislatif dalam Daftar Sentra, Negara Bagian dan Searah).
Oleh sebab itu, Pengadilan Tinggi menegaskan kembali keputusan Mahkamah Agung bahwa Game of Skill adalah kesibukan bisnis yang legal yang dilindungi oleh Komponen 19(1)(g) Konstitusi.
Dengan dihapusnya opsi 34 dan tidak ada entri dalam Jadwal 7 yang secara khusus menceritakan \”permainan online\”, pemerintah, terutamanya pemerintah AS, menghadapi kesusahan dalam menggolongankan dan mengendalikan industri. Salah satu pilihan adalah butir 33 Daftar II yang antara lain meliputi olahraga, rekreasi, dan hiburan. Tetapi ini memungkinkan pemerintah negara komponen untuk mempersembahkan pajak hiburan dan tarif lisensi, sehingga memanfaatkan popularitas industri yang semakin meningkat untuk mewujudkan pendapatan.
Sentra teori, secara opsional bisa ditempatkan di bawah item 26, Daftar II, yang mengendalikan perdagangan dan perdagangan intra-negara. Pusat kategorisasi ini bermasalah sebab beberapa besar permainan keterampilan online dimainkan di antara peserta yang tersebar di segala negara bagian. Ada juga kekhawatiran bahwa sekiranya negara mulai memegang industri ini, hal itu bisa menciptakan labirin biaya lisensi, syarat, dan tingkat komisi yang berbeda, yang bertentangan dengan tujuan Pusat untuk menyederhanakan rezim pajak.
Sifat industri, https://bolehgame.com/ yang sebagian besar yakni perdagangan antarnegara komponen, memberikan kemungkinan bagi Sentra untuk memegang di bawah Daftar I (Daftar Serikat) entri 42 (Perdagangan dan Perdagangan Antarnegara). Info lainnya yakni Pasal 31 Daftar Serikat Pekerja, yang memberi wewenang kepada Pusat untuk membikin undang-undang tentang hal-hal yang terkait dengan pos, telegraf, telepon, nirkabel, penyiaran dan wujud komunikasi serupa lainnya, dengan demikian menempatkannya dalam lingkup Kementerian Penerangan. Siaran, atau di bawah Kementerian Elektronika dan Teknologi Bagian (MeITY).
Pusat juga dapat mengerjakan kekuasaan sisa (Pasal 248 Konstitusi dan Pasal 97 Daftar Serikat Buruh), yang memberi wewenang untuk membikin undang-undang perihal keadaan sulit apa malah yang tidak diceritakan dalam Daftar II atau Daftar III (beriringan). Pemerintah sebelumnya telah menggunakan tenaga ini untuk menegakkan undang-undang seperti undang-undang pajak hadiah, undang-undang pajak properti, dan undang-undang hak atas berita.
Dengan dominasinya di kedua DPR, pemerintah BJP di sentra dengan senang hati mencapai jalanan ini, sedangkan mungkin menghadapi perlawanan dari negara.
Itu juga patut memenuhi tes inti dan substantif, standar yang diaplikasikan pengadilan untuk memeriksa satu pihak karena melanggar wilayah legislatif yang lain, karena menjalankan sisa kekuasaan dianggap sebagai upaya terakhir.
Kirim ke pusat
Rute pragmatis lainnya menuju undang-undang serikat pekerja ialah melalui Bagian 252 Konstitusi, di mana legislator di dua atau lebih negara komponen menyerahkan kekuasaan mereka terhadap Daftar Nasional dan membutuhkan undang-undang serikat pekerja.
Oleh karena itu, undang-undang tersebut diatur hanya berlaku bagi negara-negara yang sudah mengadopsi resolusi tersebut; negara-negara lain bisa mengadopsinya. Sebelumnya, modus operandi ini berujung pada dilegalkannya Wildlife Protection Act, Urban Caps Act, dan Water Act (Pencegahan Pencemaran).
Ini juga yakni awal dari Competition for Awards Act, yang yakni inti dari kasus Chamarbaugwala yang tenar di Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung pertama kali membedakan antara permainan keterampilan dan permainan peluang – alasan utama industri permainan keterampilan. di India.
sentra mengikuti rute ini, itu akan menjadi pepatah pergantian roda.
Dengan industri game yang tumbuh dengan kecepatan betul-betul tinggi, undang-undang akan seketika ditetapkan.
Apakah tiap negara komponen memiliki aturannya sendiri, atau apakah parlemen memberi tahu undang-undang federal, akan menjadi perhatian besar, lebih-lebih sebab komputerisasi 3.0, Metaverse, dan blockchain akan terus mengalami kesusahan dalam kapasitas legislatif.